2 Contoh RPP 1 Halaman Sesuai SE Kemendikbud No 14 Tahun 2019

2 Contoh RPP 1 Halaman Sesuai SE Kemendikbud No 14 Tahun 2019
Di Posting Oleh : Admin
Kategori : pendidikan Blog Tutorial, Teknologi dan Kesehatan: Mangaip Blog | Berita Terkini dan Terbaru: Terbaru Online
2 Contoh RPP 1 Halaman Sesuai SE Kemendikbud No 14 Tahun 2019 ~ Kabar terkini bagi bapak/ibu guru di era Bapak Nadiem Makarim, adalah himbauan membuat RPP dalam 1 halaman.

Tentunya di awal semester ini menjadi hal yang perlu disiapkan bapak/ibu guru adalah dengan menyiapkan perangkat pembelajaran yang satu ini.

Sesuai model SE Kemendikbud No 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP, maka sekurang-kurangnya RPP memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran.

Namun demikian dalam beberapa contoh yang dibuat ternyata ada beberapa versi, nah berikut adalah 2 Contoh RPP 1 Halaman Sesuai SE Kemendikbud No 14 Tahun 2019, yang barangkali bisa menjadi acuan awal untuk menyusun RPP 1 halaman.

Manakah yang lebih sesuai, silakan disesuaikan dengan kesepakatan sekolah maupun MGMP/KKG. Apakah cukup dengan 1 halaman, berikutnya lampirannya yang tetap banyak?

Intinya bapak menteri menginginkan kemudahan bagi bapak/ibu guru, agar perangkat pembelajaran menjadi lebiih efisien.

Berikut adalah 2 Contoh RPP 1 Halaman Sesuai SE Kemendikbud No 14 Tahun 2019, silakan download contoh 1 di sini dan contoh 2 di sini.

Semoga sharing tentang "2 Contoh RPP 1 Halaman Sesuai SE Kemendikbud No 14 Tahun 2019" di atas bermanfaat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pandemi Covid 19 Mendorong Guru Berinovasi

Pandemi Covid 19 Mendorong Guru Berinovasi  ~ Bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kondisi ini pun dirasakan oleh para pegiat pendidikan. Berbagai kegiatan pembelajaran yang tadinya dilakukan dengan tatap muka kini dipaksa berubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan pemanfaatan media dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemendikbud), Iwan Syahril, mengungkapkan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 ini justru menghasilkan berbagai praktik baik yang telah dilakukan para guru dalam melakukan PJJ. Banyak guru yang mencoba berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ini merupakan sebuah bentuk bagaimana seorang guru melakukan hal yang relevan dengan keadaan siswa tetapi tetap masuk dalam koridor mata pelajaran yang diajarkannya. “Contohnya seorang guru seni budaya dari SMPN 1 Batu, Malang, yaitu Bapak Zakki, yang RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran...
Baca selengkapnya

SE No 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Belajar Dari Rumah (BDR)

SE No 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Belajar Dari Rumah (BDR) ~ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang menyampaikan Surat Edaran Nomor 15 ini untuk memperkuat Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). “Saat ini layanan pembelajaran masih mengikuti SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang diperkuat dengan SE Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid-19,” disampaikan Chatarina pada Bincang Sore secara daring, di Jakarta, pada Kamis (28/05/2020). Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, mel...
Baca selengkapnya

Persyaratan NUPTK Gaji Dari Dana BOS di Hapus

Persyaratan NUPTK Gaji Dari Dana BOS di Hapus ~ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dalam permendikbud tersebut, Kemendikbud menghapus ketentuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) sebagai salah satu syarat bagi guru honorer untuk dapat menerima gaji dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun kebijakan ini bersifat sementara dan hanya diberlakukan selama masa darurat Covid-19. Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku mulai April 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 oleh pemerintah pusat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, dalam permendikbud sebelumnya, yakni Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, pembayaran gaji guru honorer dari dana BOS harus memenuhi persyaratan memilik...
Baca selengkapnya